Tanya Jawab

Apa jenis perkara yang bisa diselesaikan di BAKTI?
Semua perkara perdata mengenai transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi dapat diselesaikan melalui BAKTI. Perkara itu hanya dapat diselesaikan di BAKTI apabila ada permintaan dari para pihak yang bersengketa, dan permintaan tersebut didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase antara para pihak.
BAKTI tidak menangani kasus yang berada di bawah ruang lingkup hukum publik, seperti pidana (hal-hal yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pidana umum atau di bidang perdagangan berjangka komoditi) dan administrasi (contohnya pembekuan dan pencabutan izin usaha, keputusan lembaga atau pejabat negara/pemerintah yang berada dalam jurisdiksi peradilan tata usaha negara).

 

Apabila para pihak sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, bisakah para pihak kemudian membawanya ke BAKTI?
Apabila di dalam perjanjian sudah menetapkan demikian, maka para pihak harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap perjanjian (amendemen atau addendum) dengan mengganti forum penyelesaian yang semula pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi BAKTI.

 

Apabila pelaku pasar modal sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, apakah kini dengan adanya BAKTI pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak lagi berwenang?
Pilihan forum penyelesaian sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilih dan menyepakatinya, inilah prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum perdata Indonesia. Jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan ke pengadilan, maka harus ke pengadilan, dan lembaga lain menjadi tidak berwenang. Demikian pula jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan ke lembaga arbitrase X, maka harus ke lembaga arbitrase X, dan pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak berwenang.
Yang terpenting adalah para pihak tidak mengatur 2 pilihan forum penyelesaian di dalam kontraknya, misalnya dengan menyebutkan "akan diselesaikan melalui BAKTI atau Pengadilan Negeri yang berwenang". Klausula itu akan menimbulkan kerancuan di dalam pelaksanaannya di kemudian hari.

 

Apakah yang dimaksud dengan ADR?
ADR adalah singkatan dari Alternative Dispute Resolution, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Menurut buku referensi, termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahli, Rekonsiliasi, dan Arbitrase. Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membedakan antara Arbitrase dengan ADR. Namun hal tersebut nampaknya lebih disebabkan proses pembahasannya di DPR saja ketika itu.
Dengan adanya ADR para pihak yang bersengketa dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus atau tidak selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan. Bahkan dalam proses persidangan perdata di Indonesia saat ini, daading (perdamaian dihadapan hakim) harus ditempuh melalui mekanisme Mediasi (court-annexed mediation).

 

Apa keuntungan menyelesaikan perkara melalui ADR dibandingkan dengan melalui pengadilan?
Sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan. Kebutuhan itu misalnya pencari keadilan membutuhkan:

  • proses pengambilan keputusan yang cepat;
  • keputusan yang final dan mengikat;
  • keputusan diambil oleh orang yang ahli di bidangnya;
  • kerahasiaan dalam proses penyelesaian;
  • mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketanya; dan
  • para pihak masih bisa mengontrol jangka waktu dan biaya ADR.

Itulah beberapa keuntungan yang diperoleh dari ADR yang tidak didapatkan dari pengadilan.

 

Apa perbedaan mediasi dengan arbitrase?
Di dalam mediasi, para pihak masih yakin dapat menyelesaikan sengketa secara damai, yang mereka butuhkan adalah kehadiran pihak ketiga yang netral yang akan membimbing mereka ke arah perdamaian. Sedangkan di dalam arbitrase, para pihak sudah tidak dapat lagi berdamai, yang mereka butuhkan adalah kehadiran pihak ketiga yang netral yang akan memeriksa sengketa dan menjatuhkan keputusan yang final dan mengikat kepada para pihak.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri yang membedakan mediasi dengan arbitrase adalah sebagai berikut:

  • di dalam arbitrase, para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memutuskan, sedangkan di dalam mediasi, pihak ketiga hanya bertindak sebagai fasilitator;
  • hasil dari mediator sangat ditentukan oleh kehendak para pihak, sedangkan hasil dari arbitrase sangat ditentukan oleh benar-salah menurut hukum;
  • di dalam mediasi, para pihak harus meyakinkan pihak lain sehingga bersedia berkompromi dan menerima, sedangkan di dalam arbitrase, para pihak harus meyakinkan arbiter sehingga mengabulkan tuntutan;
  • proses mediasi ditentukan sendiri oleh para pihak sehingga proses beracaranya tidak formal, sedangkan proses arbitrase sering merujuk kepada peraturan dari lembaga arbitrase yang dipilih dan undang-undang mengenai arbitrase sehingga proses beracaranya lebih formal.

 

Apa perbedaan arbitrase dengan pengadilan?
Ada beberapa perbedaaan mendasar antara arbitrase dengan pengadilan:

  • persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, sedangkan persidangan arbitrase bersifat tertutup;
  • tuntutan perkara ke arbitrase hanya bisa dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan oleh siapapun;
  • proses beracara di pengadilan sangat formal, sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku;
  • arbiter dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim pada umumnya adalah generalis;
  • pada beberapa sistem hukum tertentu hakim menganut preseden atau yurisprudensi, sedangkan arbiter tidak mengenal preseden;
  • putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum apapun, sedangkan putusan pengadilan bisa diajukan banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali.

 

Apakah putusan arbitrase masih bisa diajukan ke pengadilan?
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 telah jelas menyatakan bahwa:

  • putusan arbitrase adalah final dan mengikat;
  • pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase;
  • para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Inilah kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang terhadap putusan arbitrase.

 

Bagaimana putusan arbitrase dapat mempunyai kekuatan memaksa? apakah BAKTI mempunyai kekuasaan untuk memaksanya?
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mewajibkan putusan arbitrase didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri setempat. Sejak didaftarkan itu putusan arbitrase mengikat dan bisa dilaksanakan, begitu pula sebaliknya jika tidak didaftarkan maka menurut pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
BAKTI tidak mempunyai tangan untuk memaksakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase, pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal tersebut adalah pengadilan. Oleh karena itu Undang-undang mengatur apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri membubuhkan perintah eksekusi pada lembar putusan arbitrase tanpa memeriksa kembali pokok perkara serta pertimbangan dalam putusan arbitrase, ia hanya memeriksa kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan.

 

Di dalam prakteknya keputusan Arbitrase tidak mudah untuk dieksekusi, masih ada upaya pihak yang berperkara untuk membawa sengketa ke pengadilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 sudah jelas menyatakan bahwa:

  • putusan arbitrase adalah final dan mengikat;
  • pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase;
  • para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan;
  • putusan arbitrase harus didaftarkan;
  • putusan arbitrase bisa dimintakan perintah eksekusi; dan
  • ketua pengadilan tidak lagi memeriksa pokok perkara dan pertimbangan arbiter.

Apabila di dalam praktek masih ditemukan adanya upaya dari pihak tertentu untuk membawanya ke pengadilan, maka hal tersebut hanyalah fenomena dari penerapan sistem yang baru dimana belum banyak dipahami oleh para pihak yang bersengketa, advokat dan hakim itu sendiri.

 

Apa perbedaan BAKTI dengan BANI?
BANI adalah lembaga arbitrase yang bidang komersial umum, sedangkan BAKTI mengkhususkan pada bidang perdagangan berjangka komoditi. Saat ini ada kecenderungan pelaku pada bidang tertentu membuat lembaga arbitrase khusus, atau lembaga arbitrase mengkhususkan diri pada bidang tertentu saja, seperti:

  • BASYARNAS untuk khusus ekonomi syariah;
  • BAPMI untuk khusus pasar modal;
  • BMAI untuk mediasi klaim kecil di bidang asuransi;
  • diperbankan telah didirikan lembaga mediasi untuk klaim kecil;
  • dan mungkin pada bidang-bidang lain seperti konsumen, lingkungan hidup, pertanahan, dan sebagainya.

 

Apakah BAKTI berada di bawah supervisi BAPPEBTI atau BBJ?
BAKTI adalah organisasi swasta dan non-profit. Dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas suatu sengketa, BAKTI adalah lembaga yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun.

 

Apakah BAKTI hanya menangani sengketa perdagangan berjangka komoditi yang terjadi di Indonesia?
Tujuan utama didirikannya BAKTI adalah menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada seluruh pelaku perdagangan berjangka komoditi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perdata yang mereka alami di bidang pasar modal melalui mekanisme yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan dengan hasil penyelesaian yang final dan mengikat. BAKTI tidak membatasi apakah pelaku pasar modal di Indonesia adalah domestik atau asing, apakah transaksinya di Indonesia atau di luar negeri. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAKTI.

 

Pada saat menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa, counter party kita lebih senang memilih Arbitrase asing atau lembaga arbitrase lain yang sudah dikenal. Bagaimana BAKTI melihat kecenderungan ini?
Pada saat memilih arbitrase, ada 2 pertanyaan mendasar yang biasanya muncul: pertama bagaimana peraturannya, dan kedua siapa arbiternya.

Mengenai pertanyaan pertama dapat dijelaskan bahwa undang-undang mengenai arbitrase dan juga peraturan lembaga arbitrase di banyak negara mempunyai kesamaan prinsip-prinsip dasar. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat arbitrase memang lebih banyak diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Kita hampir tidak menemukan perbedaan yang prinsip antara Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dengan New York Convention 1958 atau UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration misalnya. Kemudian peraturan beracara BAKTI sebagian besar telah merujuk kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Dengan demikian dapat dijamin bahwa peraturan beracara BAKTI sudah sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional.

Mengenai pertanyaan kedua dapat dijelaskan bahwa inilah yang membedakan antara lembaga arbitrase satu dengan yang lainnya, yakni arbiternya. Saat ini BAKTI mempunyai 19 Arbiter terdaftar dengan keahlian khusus di bidang perdagangan berjangka komoditi menurut latar belakangnya masing-masing, ada yang berasal dari praktisi hukum, mantan regulator, maupun pelaku pasar. Di samping keahlian di bidang perdagangan berjangka komoditi, mereka juga mempunyai keterampilan untuk memimpin dan menjalankan arbitrase. Apabila pihak yang bersengketa menghendaki orang lain di luar daftar arbiter BAKTI, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukannya kepada BAKTI, dan BAKTI akan mengangkatnya sebagai Arbiter Ad Hoc dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai arbiter di dalam arbitrase BAKTI.

Dahulu ada pertanyaan lain, apakah sistem hukum Indonesia mengakui putusan arbitrase. Pertanyaan ketiga sudah tidak lagi relevan dipertanyakan dalam konteks Indonesia sejak Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 diberlakukan. Pertanyaan tersebut sering muncul mengingat sebelum 1999 peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase masih terpisah-pisah, belum seutuhnya, sehingga menimbulkan keragu-raguan.

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org